Reportase 

Era Baru Dunia Penerbangan

Meski belum lolos menjadi Anggota Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO) kategori III periode 2016-2019, dunia penerbangan nasional tetap mencatat prestasi menggembirakan. Setelah Uni Eropa mencabut larangan terbang sejumlah maskapai dalam negeri, lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat atau FAA (Federal Aviation Administration) juga menetapkan peringkat Indonesia naik dari kategori II menjadi kategori I.

Pencapaian ini memberi peluang industri penerbangan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemerintah terus mendorong pengembangan industri penerbangan nasional agar bisa bersaing di kancah global dengan terus menggalakan pembangunan infrastruktur bandara yang memadai.

Dalam lima tahun terakhir, moda transportasi udara di Indonesia tumbuh secara signifikan. Selama rentang waktu tersebut, pertumbuhan penumpang udara domestik tercatat rata-rata sebesar 13,4%, sedangkan jumlah penumpang internasional tumbuh sebesar 19,3%.

Pertumbuhan moda transportasi udara di Tanah Air ini selaras dengan fenomena industri penerbangan di Asia Pasifik yang juga mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahun 2012, pertumbuhan penumpang di Asia Pasifik adalah 9%, hampir dua kali lipat rata-rata dunia. Patut menjadi catatan tersediri, pada tahun 2015, 7 dari 10  rute tersibuk di dunia berada di Asia-Pasifik, dan 30% dari penerbangan penumpang di seluruh dunia akan berlangsung di area ini.

Indonesia menjadi bagian dari booming penerbangan tersebut. Menurut prediksi  Asosiasi Transportasi Udara Internasional/International Aviation Transportation Association (IATA) Indonesia berpotensi menjadi negara dengan jumlah penumpang angkutan udara terbanyak kelima di dunia, yakni 219 juta penumpang pada 2034 mendatang.

Secara global, Director General and CEO IATA Tony Tyler mengatakan jumlah penumpang angkutan udara dunia bakal menembus lebih dari 7 miliar penumpang pada 2034. Permintaan untuk angkutan udara akan terus tumbuh. “Tetapi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap negara guna mengakomodir 7 miliar penumpang,” kata Tony, sebagaimana dikutip dalam laporan tahunan IATA 2014.

Dalam laporan tersebut disebutkan, Cina akan menjadi negara dengan jumlah penumpang terbanyak di dunia, yakni mencapai 1,12 miliar penumpang pada 2034, atau bertambah 758 juta penumpang baru. Kemudian, disusul Amerika Serikat sebanyak 1,15 miliar penumpang, India sebanyak 378 juta penumpang, Indonesia sebanyak 219 juta penumpang dan Brasil sebanyak 202 juta penumpang. Dari sisi pembukaan rute-rute baru, Indonesia – Timor Leste akan menjadi yang tercepat pertumbuhannya, yakni 13,9%. Disusul, India – Hongkong sebesar 10,4%, Honduras 10,3%, dan Pakistan sebesar 9,9%.

Meski minat pada moda angkutan udara lebih karena faktor kecepatan, namun tak dapat dipungkiri, pengembangan kapasitas dan pelayanan di bandar udara yang semakin baik, navigasi yang semakin andal, dan operasional penerbangan yang semakin disiplin, turut mendongkrak pertumbuhan penumpang pengguna moda transportasi udara secara signifikan.

Tony berpendapat, moda transportasi udara menjadi bagian penting terhadap kondisi ekonomi dunia. Oleh karena itu, para penentu kebijakan harus mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan yang dikeluarkan mengingat peranan moda transportasi udara yang krusial. Tony juga berharap para penentu kebijakan ke depannya dapat menciptakan suatu lingkungan yang kondusif terhadap industri penerbangan, baik terkait pengenaan pajak, penerbitan regulasi, dan pembangunan infrastruktur.

Senada dengan IATA, Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia menilai pertumbuhan penumpang akan menuntut pertumbuhan pembangunan bandara-bandara di Indonesia secara masif. PwC memperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan bandara di Indonesia hingga 2025 setidaknya mencapai US$25 miliar dolar seiring pesatnya pertumbuhan lalu lintas udara di Indonesia.

Hal ini disebabkan karena kemudahan, kecepatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan moda transportasi udara menjadikan angkutan ini bakal menjadi primadona mobilitas masyarakat di tahun mendatang. Moda angkutan massal yang cepat ini semakin banyak dirasakan oleh para pengguna yang berasal dari berbagai segmentasi masyarakat. Untuk mengantisipasi potensi perkembangan di masa mendatang, diperlukan implementasi kebijakan dan strategi sinergis dari segenap pemangku kepentingan moda transportasi udara.

Menyikapi perkembangan dunia penerbangan seperti itu, Kementerian Perhubungan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur penerbangan di seluruh wilayah nusantara baik perbaikan infrastruktur bandara, peningkatan landasan pacu, terminal penumpang, maupun fasilitas kargo. Sejumlah bandara yang telah diresmikan Menteri Perhubungan merupakan wujud perhatian pemerintah menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan dunia penerbangan di masa mendatang. Selain kapasitas bandara semakin besar, pelayanan kepada calon penumpang ikut meningkat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Suprasetyo menjelaskan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 pulau dan penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Kondisi geografis ini secara signifikan mendukung moda transportasi untuk secara nyata memainkan peran penting menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Mengantisipasi tingginya minat masyarakat menggunakan angkutan udara menuntut peningkatan kapasitas infrastruktur dan kesiapan bandara-bandara yang ada. Pembangunan sarana dan prasarana dunia penerbangan, menjadi kebutuhan. Sejalan dengan fokus kerja Kementerian Perhubungan, yaitu meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan transportasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana bandar udara pada Tahun Anggaran 2016.

Pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur moda transportasi udara merupakan hal penting yang harus diprioritaskan, karena pertumbuhan pengguna moda transportasi udara ini, pada beberapa kasus, melebihi kapasitas yang tersedia. Sebagai contoh, berdasarkan data tahun 2014, Bandar Udara Soekarno-Hatta yang berkapasitas 22 juta orang per tahun, harus mampu melayani 1.100 penerbangan pesawat per hari dengan lebih dari 60 juta penumpang per tahun.

Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Data dari PT Angkasa Pura I (AP I) mencatat adanya pertumbuhan jumlah penumpang sebesar 21,7 persen di kuartal pertama 2016. Dari 13 bandara yang berada di bawah naungan AP I, pada  kuartal pertama 2016 keseluruhan jumlah penumpangnya mencapai angka 19,6 juta orang.  Padahal periode yang sama tahun 2015 baru mencapai 16,1 juta penumpang. Jadi dalam setahun terdapat peningkatan hingga mendekati 3 juta penumpang. Hal ini tentu sangat positif, yang menandakan baiknya hasil kinerja seluruh bandara milik AP I. Semua bandara di bawah pengelolaan AP I mengalami kenaikan jumlah penumpang.

 

Peningkatan Penumpang Melalui Bandara Utama

Corporate Secretary Angkasa Pura I Farid Indra Nugraha menjelaskan dari 13 bandara tersebut , Bandara Adi Soemarmo Solo mencatat pertumbuhan penumpang tertinggi, yaitu 50,3%, diikuti Bandara El Tari Kupang sebanyak 45,7%, Bandara Internasional Lombok 43,6%, dan Bandara Sam Ratulangi Manado 26,3%.

Untuk pergerakan pesawat terjadi peningkatan sebesar 12 persen yang dilayani oleh 13 bandara Angkasa Pura I. Jika kuartal pertama 2015 ada 161.000 pergerakan pesawat, untuk tahun 2016 ini tercatat ada peningkatan yang cukup baik menjadi 181.000 pergerakan pesawat.

Sejak awal tahun 2016, sebagai upaya untuk mengikuti peningkatan jumlah penumpang, telah dilakukan penambahan frekuensi penerbangan dari maskapai penerbangan secara agresif. Penambahan frekuensi itu antara lain oleh maskapai Lion Air untuk rute Balikpapan-Makasar, Manado-Makasar, Bandung-Surabaya, dan Sriwijaya Air untuk rute Surabaya-Berau.

Peningkatan jumlah penumpang memang telah membuat maskapai terpacu untuk menanganinya dengan cara menambah frekuensi penerbangan atau extra flight. Apalagi pada momen liburan atau hari raya, frekuensinya dibuat lebih banyak lagi demi merespons lonjakan jumlah penumpang dalam rentang waktu pendek. Di samping itu maskapai juga meningkatkan kapasitas pesawat dengan cara mengganti armada yang dioperasikan dengan pesawat berukuran besar.

Berlandas pada berbagai data dan informasi tersebut, Kementerian Perhubungan meyakini pertumbuhan udara akan semakin pesat. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan menghimbau sekaligus mengajak seluruh operator penerbangan harus lebih disiplin dan mendukung regulator dalam menciptakan moda transportasi udara yang memerhatikan unsur keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Peningkatan kapasitas moda transportasi udara harus dikelola dengan aman. Dengan fasilitas baru dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan wilayah udara, Kementerian Perhubungan berharap dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional penerbangan di Indonesia, termasuk mengurangi jumlah penerbangan yang tertunda (delay).

 

Memperluas Jaringan Penerbangan Nasional dan Internasional

Berdasarkan data tahun 2014, rute penerbangan komersial dalam negeri tercatat sebanyak sebanyak 222 rute. Keseluruhan rute penerbangan tersebut menghubungkan 107 kota dalam negeri. Adapun rute penerbangan luar negeri yang dilayani badan usaha angkutan udara nasional sebanyak 47 rute, yang menghubungkan 12 kota di dalam negeri dan 20 kota di luar negeri. Sedangkan rute luar negeri yang dilayani perusahaan penerbangan asing sebanyak 96 rute, menghubungkan 16 kota dalam negeri dan 39 kota luar negeri.

Di sisi lain, moda transportasi udara terus digenjot secara optimal untuk menghubungkan daerah terisolasi atau terpencil yang belum tersedia moda transportasi lain. Hal serupa diimplementasikan pula untuk mendorong pembangunan/pertumbuhan daerah, menghubungkan daerah yang dekat dengan perbatasan negara sahabat, dan sekaligus berperan menjaga stabilitas wilayah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan program pembangunan bandara-bandara UPT yang melayani angkutan udara perintis.

Hingga tahun 2011, telah dioperasikan 132 rute angkutan udara perintis di 13 provinsi di Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan dan mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Dalam mendukung kegiatan angkutan udara perintis tersebut, terdapat tujuh perusahaan angkutan udara niaga yang melayani rute angkutan udara perintis, yakni PT Aviastar Mandiri yang menjangkau wilayah Kalimantan Tengah; PT Sabang Merauke Raya Air Charter yang menjangkau wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan; PT ASI Pudjiastuti Aviation yang menjangkau wilayah Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua; PT Trigana Air Service yang menjangkau wilayah Timika (Papua); PT Nusantara Buana Air yang menjangkau wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur; PT Jhonlin Air Transport yang menjangkau wilayah Timika (Papua). Keseluruh penerbangan tersebut dilayani oleh lima tipe pesawat udara perintis yaitu DHC-6, CASA-212, CESSNA, CARAVAN dan PC-6.

Seiring dengan peningkatan peranan moda transportasi udara secara domestik di pelbagai kawasan Nusantara, Pemerintah Indonesia juga berperan aktif mengimplementasi kebijakan ASEAN Open Sky sejak tahun 2015 silam. Diantaranya dengan mempersiapkan lima bandar udara bertaraf internasional yaitu Bandar Udara Soekarno Hatta-Tangerang; Bandar Udara Kualanamu-Medan; Bandar Udara Juanda-Surabaya; Bandar Udara Ngurah Rai-Denpasar dan Bandar Udara Hasanuddin-Makasar. Bandar udara tersebut dipersiapkan secara khusus untuk melayani penerbangan-penerbangan regional melalui persetujuan bilateral.

 

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Terbaik

Mengantisipasi laju pertumbuhan pada moda transportasi udara, Kementerian Perhubungan pada tahun 2016 terus melanjutkan pembangunan dan pengembangan bandar udara baru di 15 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain pembangunan bandara baru, persiapan lain yang akan dilakukan adalah perpanjangan landasan pacu (runway) di 27 lokasi dan rehabilitasi terminal penumpang bandar udara di 13 lokasi.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur moda transportasi udara ini banyak dilakukan di wilayah terluar dan perbatasan Indonesia, seperti Kepulauan Anambas (Provinsi Kepulauan Riau) ataupun Pulau Miangas (Provinsi Sulawesi Utara) yang terletak di perbatasan Indonesia – Filipina. Daerah timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua pun tak luput menjadi sasaran pembangunan,

Melalui upaya ini, Kementerian Perhubungan berkomitmen mewujudkan Nawa Cita yang digagas Presiden Joko Widodo, yaitu pemerataan pembangunan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan tersebut tidak hanya terfokus di wilayah Jawa, namun merata ke pulau lainnya di Nusantara. Dengan kata lain, pembangunan tidak bersifat “Jawa-sentris”, melainkan “Indonesia-sentris”.

 

Kesiapan Seluruh Stakeholder

Mengantisipasi petumbuhan yang terjadi dalam lingkup moda transportasi udara, sejak tahun 2014, beberapa pemangku kepentingan melakukan sejumlah langkah strategis. Pertama, dalam kurun waktu 2014-2024, Kementerian Perhubungan bersiap membangun dan merelokasi total 45 bandara selama 10 tahun ke depan untuk mendukung perkembangan industri penerbangan di Indonesia.

Kedua, AP I membelanjakan sekira US$357 juta pada tahun 2014 dalam rangka meningkatkan sejumlah bandara di bawah kendalinya. Ketiga, Air Navigation (Airnav) Indonesia berupaya meningkatkan kapasitas penerbangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi 72 penerbangan per jam mulai Juni 2014, dari 64 penerbangan per jam, dengan tujuan ke depannya supaya menjadi 86 penerbangan per jam pada Juni 2015.

Program investasi yang dicanangkan AP ini  mulai menampakkan hasil, ditambah lagi adanya penambahan rute-rute baru oleh maskapai penerbangan, termasuk penerbangan rute umroh dari beberapa maskapai.

Disisi lain, dalam rangka peningkatan Customer Satisfaction Index (CSI), Angkasa Pura Airports mengakselerasi pengembangan dan pembangunan bandara serta melengkapi berbagai fasilitasnya, demi meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengembangan dan pembangunan bandara tersebut antara lain dilakukan pada Bandara Internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah, untuk menggantikan Bandara Selaparang di Mataram.

Terminal internasional baru Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali punsudah resmi beroperasi. Dengan pengembangan ini, kapasitas bandar udara ini meningkat dari 9,7 juta penumpang per tahun menjadi 24,7 juta penumpang per tahun. Selaras, Terminal 2 (T2) Bandara Internasional Juanda Surabaya sudah dioperasikan. Peresmian T2 ini berdampak terhadap peningkatan kapasitas bandara yang cukup berarti, dari 8 juta penumpang per tahun menjadi 14 juta penumpang per tahun.

Menyusul kemudian pengoperasian terminal baru Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan. Dengan pengembangan ini, bandar udara  kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur ini meningkat kapasitasnya dengan cukup tajam dari hanya 1,7 juta penumpang per tahun menjadi 15 juta penumpang per tahun.

Langkah terbaru yang dilakukan oleh AP II yaitu menambah kapasitas di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang.

Seiring dengan hal tersebut, langkah strategis guna mengantisipasi pertumbuhan pengguna moda transportasi udara dilakukan pula oleh berbagai maskapai penerbangan yang beroperasi di Tanah Air.

Dalam menjawab tantangan industri penerbangan hingga lima tahun ke depan (2016 – 2020) Garuda Indonesia pada periode semester satu tahun 2016 terus memperkuat implementasi dari strategi Sky Beyond yang sudah ditetapkan manajemen. Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo memaparkan, untuk dapat terus bertumbuh, Garuda Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi keuangan perusahaan yang terus berlangsung namun secara proporsional. Dengan demikian manajemen tetap bisa memperoyeksikan pertumbuhan positif hingga tahun 2020.

Selama beberapa kurun waktu terakhir, maskapai penerbangan Garuda Indonesia mencatat peningkatan peningkatan jumlah penumpang sejalan dengan pengembangan jaringan dan frekuensi penerbangan baik rute domestik maupun rute internasional yang dilakukan secara berkelanjutan. Sejumlah rute baru juga dibuka baik domestik dan internasional. Untuk rute domestik diantaranya penerbangan Jakarta – Silangit (Sumatera Utara) dan penerbangan ke Sintang (Kalimantan Barat) pada Maret 2016. Sementara rute internasional juga dilakukan pembukaan rute baru Jakarta – Madinah dan pembenahan seperti rute Jakarta – Singapura – London yang pindah dari Gatwick ke Bandara Heathrow.

Pada periode semester I 2016, telah terjadi peningkatan frekuensi penerbangan Garuda Indonesia baik rute domestik maupun internasional. Peningkatannya mencapai 133.800 penerbangan, meningkat 9,3 persen dibanding tahun lalu yang sebanyak 122.403 penerbangan.

Arif Wibowo menambahkan, dalam investment stage saat ini telah terjadi peningkatan kapasitas produksi pada rute-rute yang dilayani Garuda. “Proyeksi ke depannya, ketika perekonomian global membaik, Garuda siap dengan kapasitas yang memadai” imbuhnya. Posisi Garuda Indonesia pada periode saat ini mencatatkan market share sebesar 40,5 persen untuk pasar domestik, sementara market share untuk pasar internasional mencapai 26,5 persen. Sampai dengan akhir 2016, Garuda Indonesia Group akan mengoperasikan total 197 pesawat; Garuda Indonesia 144 pesawat dan Citilink 53 pesawat.

Contoh lain ditunjukkan oleh maskapai penerbangan Lion Air yang mendatangkan 44 pesawat baru pada tahun 2016 untuk digunakan oleh maskapai-maskapai di bawah pengoperasinya, yakni Lion Air, Wings Air dan Batik Air. Kehadiran armada baru ini adalah untuk mengimbangi pertumbuhan laju pengguna moda transportasi udara yang kian marak.

Direktur Utama Lion Group Edward Sirait mengatakan penambahan armada ini untuk meningkatkan kapasitas karena pertumbuhan penumpang nasional tahun 2016. “Jumlah ini akan kita sesuaikan dengan permintaan pasar” kata Edward.

Edwar mengatakan tujuan penambahan pesawat baru juga untuk mengoperasikan rute-rute baru, terutama penerbangan langsung seperti Balikpapan-Bandung, Tarakan-Semarang dan Banjarmasin-Denpasar.

Pembukaan rute baru ini ditujukan pula untuk lebih menarik minat masyarakat dan meningkatkan kemajuan di wilayah atau daerah tertentu, maskapai tersebut membuka rute baru. Maka dilakukanlah penerbangan perdana  oleh Wings Air dari Bandara Internasional Kualanamu, Medan menuju Takengon melalui Bandar Udara Rembele di Gampong Bale Atu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh pada pertengahan Agustus 2016 lalu.

Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait mengungkapkan, ini sudah menjadi komitmen perusahaan untuk melakukan ekspansi berupa penambahan rute ke daerah agar masyarakat semakin mudah dalam melakukan perjalanan melalui jalur udara.  “Karena jalur udara dinilai sangat efisien dalam hal waktu dan juga biaya yang kami tetapkan sangat terjangkau untuk dapat dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

 

Koridor Pembangunan Moda Transportasi Udara

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandar Udaraan Nasional, Indonesia memiliki Bandar Udara umum sejumlah 233 bandar udara yang terdiri dari 29 bandar udara internasional dan 204 bandar udara domestik. Dari 233 bandar udara tersebut, sejumlah 208 bandar udara dioperasikan oleh Pemerintah dan 25 bandar udara dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan II.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.32 tahun 2011 tentang Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bahwa pembangunan transportasi udara Indonesia dikelompokkan dalam 5 koridor ekonomi, yaitu:

Koridor Sumatera: (1) Perluasan gedung terminal penumpang Bandar Udara SM. Badaruddin II Palembang; (2) Pengembangan sisi darat/private sector dan sisi udara/public sector di Bandar Udara Kualanamu; (3) Pengembangan terminal di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan pekerjaan tanah persiapan pengembangan landas pacu, dan konstruksi apron; (4) Pengembangan terminal di Bandar Udara Sultan Thaha dan pelebaran landas pacu; (5) Pengembangan terminal di Bandar Udara Raja Fisabilillah dan pemantapan shoulder.

Koridor Jawa: (1) Pengembangan terminal dan peningkatan kekuatan konstruksi runway di Bandar Udara Husein Sastranegara, (2) Pembangunan Bandar Udara Kertajati; (3) Pengembangan terminal T2 dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Juanda – Surabaya; (4) Pembangunan Bandar Udara Internasional di Provinsi DI Yogyakarta.

Koridor Kalimantan: (1) Percepatan pembangunan Bandar Udara Samarinda baru; (2) Pengembangan terminal dan fasilitas penunjang Bandar Udara Balikpapan.

Koridor Papua – Maluku: Pengembangan terminal dan rehabilitasi Bandar Udara Morotai (overlay landas pacu dan land clearing terminal) serta pemasangan AFL.

Koridor Bali – NTT – NTB: (1) Pengembangan terminal penumpang internasional Bandar Udara Ngurah Rai; (2) Pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok; (3) Pembangunan sisi udara Bandar Udara Surabaya II/Bandar Udara Mbay.

 

Mempersiapkan Sumber Daya Mumpuni

Pertumbuhan industri penerbangan yang sangat cepat dan berkelanjutan juga memerlukan personel penerbangan yang andal dan kompetitif. Berdasarkan data 2014, industri penerbangan nasional telah didukung sejumlah besar personil penerbangan yang terdiri dari 7.835 penerbang, 1.062 petugas Air Traffic Controller (ATC), dan 6.374 teknisi pesawat udara.

Di samping itu, pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia juga didukung sejumlah perusahaan maskapai penerbangan nasional dan armada pesawat udara yang mampu mengakomodir tingginya tuntutan atas kebutuhan penerbangan.

Menurut data 2014, terdapat 20 maskapai penerbangan di bawah Aeronautical Operational Control (AOC) 121, serta 34 operator di bawah AOC 135; dengan jumlah pesawat udara di bawah AOC 121 sebanyak 1144 pesawat, AOC 135 sebanyak 237 pesawat, dan di bawah AOC 137 sebanyak 1 pesawat, OC 91 sebanyak 10 pesawat, Pilot School dan Aerosport sebanyak 188 pesawat.

Sekolah-sekolah penerbangan di tanah air baru mampu memasok pilot sebanyak 320 orang per tahun (data 2014). Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terus mengupayakan meningkatkan sumber daya manusia di bidang penerbangan guna memenuhi kebutuhan pilot sepanjang tahun 2011- 2015 yang mencapai 4000 orang atau 800 orang per tahunnya, dan kebutuhan teknisi pesawat udara yang mencapai 7500 orang pada tahun 2016.

 

Tetap Mengutamakan Keselamatan

Pengembangan kapasitas moda transpotasi senantiasa tetap mengedepankan unsur keselamatan maupun keamanan dari segenap aspek. Dalam mengimplementasikan standar keamanan dan keselamatan penerbangan, Indonesia telah memformulasikan program keamanan dan keselamatan penerbangan melalui National Civil Aviation Security Program dan State Safety Program, dengan menerapkan Safety Management System (SMS) sebagai program keselamatan penerbangan, serta Security Management System (SeMs) sebagai sebuah program keamanan penerbangan kepada seluruh stakeholders.

Sejumlah kegiatan rutin terkait keselamatan penerbangan pun senantiasa dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Diantaranya, Safety Oversight dilakukan dalam berbagai kegiatan berupa Safety Audits setiap 2 dua tahun sekali kepada seluruh operator penerbangan dalam rangka perpanjangan AOC; Flight Operations Surveillance setiap satu bulan sekali; Maintenance Surveillance setiap satu bulan sekali, Ramp Inspections setiap satu bulan sekali dan Annual Inspections untuk Sertifikat Kelaikan Udara setiap satu tahun sekali untuk seluruh pesawat udara.

Indonesia memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan melalui kerja sama dengan ICAO yang dituangkan dalam bentuk perjanjian Management Services Agreement (MSA) Annex 1 enhancement of safety overside capability of DGCA – Project INS/07/802, Annex 2 tentang Civil Aviation Transformation Team (CATT), Annex 3 tentang Kerja Sama Badan Diklat dan Annex 4 tentang Pembukaan Kantor Perwakilan di Montreal. Terkait MSA Annex ke-4 dibuka Kantor Kepentingan RI untuk ICAO di Montreal, Kanada.

 

AirNav Kelola Lalu Lintas Penerbangan

Pengembangan kapasitas moda transportasi udara di Indonesia tentu berkaitan erat dengan keberadaan AirNav Indonesia sebagai institusi yang diberi mandat oleh Pemerintah untuk memberikan layanan navigasi penerbangan di seluruh Indonesia.  Dalam menjalankan perannya sebagai single ATS Provider di Indonesia, AirNav Indonesia berupaya menyediakan jasa pelayanan navigasi penerbangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga diharapkan nantinya akan tercapai efisiensi dan efektivitas penerbangan yang tinggi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas penerbangan, AirNav Indonesia memberikan beberapa pelayanan penting. Pelayanan yang dimaksud antara lain pemanduan Ialu lintas penerbangan,  informasi penerbangan, dan pelayanan untuk kesiagaan. Lebih dari itu, masih terkait dengan keselamatan penerbangan, untuk mengantisipasi terhadap perubahan iklim dan cuaca yang kemungkinan dapat membahayakan pesawat udara, AirNav juga memberi pelayanan seputar informasi meteorologi penerbangan.

Guna meningkatan keselamatan juga termasuk menghadirkan keselamatan saat landing pesawat. AirNav Indonesia berencana memasang Instrument Landing System (ILS) di 13 Bandara. Rinciannya, pada delapan bandar udara akan dilakukan penggantian ILS, sementara lima bandara lain untuk pertama kalinya dipasang ILS. Pemasangan ILS di 13 Bandara tersebut akan dilakukan pada tahun ini hingga tahun depan.

Lima bandara yang dipasang ILS tersebut adalah Bandara Sultan Thaha di Jambi, Bandara Raden Inten II di Lampung, Bandara Saumlaki di Saumlaki, Bandara Samarinda Baru di Samarinda dan Bandara Langgur di Langgur.

Sedangkan delapan bandara yang melakukan pergantian ILS adalah Bandara Adi Sumarmo di Solo, Bandara Sepinggan di Balikpapan, Bandara Frans Kasiepo di Biak, Bandara El Tari di Kupang, Bandara Sultan SK II di Pekanbaru, Bandara Sultan MB II di Palembang, Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dan Bandara Supadio di Pontianak.

Direktur Utama AirNav Indonesia Bambang Tjahjono menyatakan, pemasangan ILS ini merupakan langkah AirNav untuk meningkatkan layanan navigasi penerbangan kepada pengguna jasa dan masyarakat. “Seiring dengan pertumbuhan dunia penerbangan, maka AirNav mengambil langkah strategis untuk memasang ILS di sejumlah bandara yang memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk dipasang ILS,” ujar Bambang Tjahjono.

Sementara itu makin bertumbuhnya maskapai membuat kuantitas pesawat udara yang memenuhi langit tanah air semakin banyak. Ini perlu ditata agar tidak menimbulkan masalah nantinya.  Tentang pengaturan kepadatan arus udara  Airnav Indonesia akan membuat “tol udara” bagi lalu lintas penerbangan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh maskapai penerbangan domestik. Tol udara merupakan program Airnav Indonesia yang akan diwujudkan sebelum 2018

Direktur Service Development‎ Airnav Indonesia New In Manulang menjelaskan tol udara diimplemetasikan untuk mengurangi kepadatan arus udara, terutama di utara Pulau Jawa. Ruang udara di lintas udara Pulau Jawa saat ini menjadi ruang udara terpadat ke-4 di dunia. “Jalur itu saat ini setiap harinya tak kurang‎ dari 150 pesawat melintas atau 300 pergerakan per hari, jadi kita akan buat semacam jalur tol di udara untuk mengurangi itu,” kata New In.

Pembukaan beberapa tol udara,  diharapkan akan mampu mengurangi kepadatan‎ pergerakan ruang udara di utara Pulau Jawa mencapai 50 persen. Otomatis, nantinya akan menambah kapasitas ruang udara Indonesia itu sendiri.

Selain mengurangi kepadatan, jalur tol udara nantinya akan dapat menghemat waktu tempuh ke beberapa rute domestik, seperti dari Jakarta-Makasar dan Jakarta – Denpasar.‎ Dengan berkurangnya waktu penerbangan, maka akan menghemat biaya bahan bakar pesawat.

Untuk pengoperasian dan pemantauan pergerakannya, Airnav Indonesia tidak akan lagi mengandalkan‎ peralatan navigasi yang ada di darat. Di dalam pembukaan jalur tol udara ini akan memanfaatkan langsung citra satelit. “Selama ini rute Jakarta-Makassar kan harus melalui ruang udara Surabaya dulu, tapi nanti dari Jakarta bisa lurus ke Makassar,” ujarnya.

 

Pengembangan Bandar Udara Ramah Lingkungan

Pengembangan kapasitas moda transportasi udara dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Hal tersebut, salah satunya diwujudkan melalui implemenyasi konsep Eco airport (bandar udara ramah lingkungan) yang sesuai dengan standar ICAO.

Hal ini telah menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan itu, dengan bertujuan pada konservasi lingkungan hidup dan pengoptimalisasian penggunaan bahan bakar alternatif yang dapat digunakan secara jangka panjang, Indonesia telah membentuk Dewan Pengelola Lingkungan Hidup Bandar Udara (Eco Airport Council). Dewan ini merupakan kelompok kerja di bandar udara yang menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta pemantauan lingkungan hidup.

Penerapan konsep Eco airport ini memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pelaksanaan Eco airport telah dilaksanakan pada lima Bandar Udara Internasional sebagai pilot project di Indonesia, yaitu Bandar Udara Soekarno-Hatta-Tangerang; Bandar Udara Juanda-Surabaya; Bandar Udara Ngurah Rai-Denpasar; Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II-Palembang; Bandar Udara Hang Nadim-Batam.

Senada, sebagai upaya mendukung pengoperasian penerbangan yang efisien ramah lingkungan berbasis teknologi mutakhir, sekaligus sejalan dengan program Asia Pasifik, Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis. Diantaranya menginstalasi ADS-B Station di 30 lokasi untuk melengkapi layanan radar; menginstalasi MSSR Mode S pada tujuh bandar udara yang memiliki tingkat kepadatan traffic yang tinggi; memutakhirkan Air Traffic Automation System di Makassar (The Makassar Advanced ATC System/ MAATS) termasuk kemampuan untuk memproses ADS-B; penggantian The Jakarta Advanced ATC System/JAATS agar sesuai dengan teknologi baru CNS/ATM; menginstalasi ATN (sistem Aeronautical Telecommunication Network) di Makassar dan Jakarta; program perdana menggunakan ADS/CPDLC di Makassar Flight Information Region (FIR); Implementasi PBN (RNAV 5 untuk en-route, RNAV GNSS untuk pendekatan dan RNAV 1 untuk SID/STAR).

 

Penetapan Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan

Prioritas pembangunan transportasi udara yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan bandar udara strategis, pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan, peningkatan keandalan operasional keselamatan penerbangan dan peningkatan pelayanan kebandarudaraan.

Prioritas pembangunan tersebut merupakan implementasi dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memajukan sektor penerbangan sipil di Indonesia, yaitu mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan ketentuan-ketentuan ICAO lainnya.

Keseriusan Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan hal tersebut tampak jelas dari diterbitkannya sejumlah Keputusan Menteri Perhubungan berkenaan dengan moda transportasi udara. Tercatat, sejak awal tahun sampai September 2016, Kementerian Perhubungan telah dirilis 13 Keputusan Menteri/Peraturan Menteri Perhubungan mengenai perhubungan udara.

 

Partisipasi Aktif Pihak Swasta

Tingginya investasi dalam pengembangan kapasitas moda transportasi udara melandasi langkah Kementerian Perhubungan untuk melakukan upaya peningkatan investasi di sektor transportasi dengan melibatkan peran aktif swasta dalam kerangka Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS).

Secara umum dalam peraturan perundang-undangan sektor transportasi telah menggambarkan kebijakan untuk mereposisi peran dan fungsi pemerintah dari operator menjadi regulator, lebih membuka peran serta swasta dan Pemerintah Daerah, penerapan kebijakan formula tarif dan subsidi yang lebih mendorong investasi swasta dan BUMN/ BUMD, serta menciptakan iklim kompetisi yang sehat, namun tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum.

Kementerian Perhubungan juga pernah menawarkan skema kerja sama publik swasta (KPS) kepada investor internasional, salah satunya di acara International Transport Forum (ITF) 2014 di Jerman, 21-23 Mei 2014. Indonesia menghadapi kompleksitas dalam membangun prasarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Untuk itu, skema Public Private Partnerships (PPP) dalam pembangunan prasarana transportasi di Indonesia menjadi sesuatu yang penting.

Skema KPS atau PPP menjadi alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur. Skema inilah yang menjadi tumpuan dari program utama Indonesia terkait pembangunan yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) sendiri, di mana terdapat proyek-proyek dalam jumlah signifikan yang diharapkan akan dibiayai melalui skema KPS.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia mendorong keikutsertaan pihak swasta dalam investasi penguatan infrastruktur, diantaranya pembentukan PT Pusat Investasi Pemerintah yang mengelola infrastruktur dan investasi pada sektor-sektor strategis Pemerintah Pusat dan pembentukan PT Sarana Multi Infrastruktur melalui PMK No. 396/KMK.010/2009 untuk mengelola sumber alternatif pembiayaan melalui kerangka PPP. Untuk tujuan itu pula, pemerintah merencanakan untuk melibatkan swasta dalam pengelolaan bandara utama maupun bandara internasional.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah masih mempersiapkan bagaimana bentuk kontrak kerjasama  yang akan melibatkan pihak swasta tersebut. Dengan keterlibatan pihak swasta maka keterbatasan anggaran pembangunan bisa teratasi.  Diharapkan program seperti ini akan meningkatkan kemampuan pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berbiaya besar. Kesiapan infrastruktur penerbangan merupakan kebutuhan untuk menghadapi tingginya animo masyarakat menggunakan jasa angkutan udara. Pemerintah terus menggalakkan pembangunan infrastruktur bandara sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat khususnya dalam menyongsong era baru dunia penerbangan yang tumbuh dan berkembang secara signifikan.

 

Penulis : M. Nur Cholis

Editor   : Muhammad Pamungkas

Dimuat : Majalah Transmedia

Bagikan berita ini :

Related posts

Leave a Comment