Reportase 

Menyiapkan Kader Perhubungan Yang Handal

Ikhsan Saputra (24) baru saja menyelesaikan pendidikan STTD Cibitung Bekasi akhir 2014 lalu. Selama kurang lebih satu tahun, alumni DIII LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) tersebut kini boleh bernafas lega. Hasil tes TKD (Tes Kemampuan Dasar) yang ia ikuti bersama ratusan pelamar CPNS lainnya, menunjukkan nilai positif. Dia lolos bersama 118 alumni dan taruna tingkat IV STTD Bekasi menjadi CPNS Kementerian Perhubungan untuk ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. Kendati ada prioritas, Ikhsan merupakan lulusan sekolah perhubungan melalui jenjang pendidikan profesional di bidang Transportasi Darat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

 

STTD  menerapkan sistem pendidikan yang mengutamakan kedisiplinan dan loyalitas dalam pembangunan karakter para mahasiswanya. Bagaimana tidak, setiap hari bersama taruna-taruni lainnya, Ikhsan  “digembleng” secara ketat di asrama kampus di Bekasi, tempatnya belajar. Mulai bangun pagi  saat subuh hingga malam hari, sejumlah kegiatan tak pernah jeda. Sebut saja kewajiban untuk mengikuti  olah raga pagi, apel siaga, makan dan mandi, hingga masuk kelas dan juga aktivitas kuliah lainnya, termasuk praktik di laboratorium, — baik di dalam maupun di luar kampus, semuanya terjadwal secara ketat.

Kegiatan kuliah terus berlanjut hingga sore menjelang maghrib. Jeda kegiatan hanya satu jam pada pukul 12.00Wib hingga 13.00 Wib untuk istirahat makan siang dan ibadah. Setelah istirahat makan sore dan sholat isya, dia mesti mengikuti kuliah malam hingga pukul 21.00 Wib. Semua itu dilakukannya dengan semangat tinggi.

Sebelum memasuki waktu tidur pada malam harinya, serentetan aktivitas tak pernah dilupakan. Seperti halnya taruna dan taruni lainnya yang mengenyam pendidikan di situ, ia menyiapkan keperluan pribadi;  mencuci pakaian, menyemir sepatu, sembari instirahat sebentar untuk menyambut aktivitas yang sama pada esok harinya. Kewajiban apel siaga malam pun tak pernah terlewatkan.

Ikhsan hanyalah salah satu dari ratusan Taruna dan Taruni –sebutan mahasiswa sekolah tinggi perhubungan—yang menjalani proses pendidikan di STTD Bekasi. Gambaran kedisiplinan seperti itu juga jamak terjadi di semua sekolah perhubungan lainnya di Indonesia. Sebagian besar Sekolah Perhubungan yang ada di bawah naungan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Perhubungan Kementerian Perhubungan memang menerapkan semangat kedisiplinan dan loyalitas pada aturan. Aspek itulah yang membedakan lulusan sekolah tinggi perhubungan tersebut dengan lulusan sekolah tinggi umum lainnya.

Sekolah-sekolah perhubungan di bawah Kementerian Perhubungan di Indonesia diantaranya, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Perhubungan Jakarta, Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug Tangerang, ATKP Medan, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar, maupun Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali, dan  Badan Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Transportasi Darat (BP2TD) Palembang, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Transportasi Latu (BP2TL) Jakarta.

Selain itu ada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong, BP2IP Malahayati Aceh, BPP Penerbangan Palembang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug, dan Loka Pendidikan Dan Pelatihan Penerbang (LP3) Banyuwangi Jawa Timur. “Semua sekolah perhubungan ini diharapkan bisa menghasilkan kader-kader perhubungan yang handal untuk mengisi SDM transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian,” ujar Kepala BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Perhubungan Kementerian Perhubungan, Wahyu Satria Utomo, kepada Trans Media di Kantornya, Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Pembentukan Karakter Sejak Awal

Semua sekolah-sekolah perhubungan tersebut kini mulai menata diri untuk meningkatkan kapasitas  lulusannya. Perubahan kurikulum dilakukan dengan memasukkan aspek keselamatan dan pelayanan transportasi. Kedua aspek tersebut menurutnya penting diimplementasikan agar ada perubahan mindset SDM perhubungan ke arah yang lebih baik. Perubahan kurikulum merupakan langkah awal sebelum mengubah mindset masyarakat.

Kedua aspek perhubungan itu harus menjadi budaya di lingkungan pendidikan perhubungan sendiri. Sehingga, ketika para siswa lulus dan bekerja di masyarakat, mereka sudah memiliki kesadaran yang cukup untuk menerapkannya di masyarakat, disamping karakter pribadi yang berdisiplin dan loyal.

Pembangunan karakter tersebut dilakukan dengan melibatkan personel TNI yang selama ini dikenal tegas, disiplin dan teruji dalam loyalitasnya. Proses penerapan semangat kedisiplinan tidak hanya dilakukan selama masa pendidikan di dalam asrama atau melalui kurikulum yang ada, namun ditanamkan sejak awal sebelum mereka masuk kuliah.

Sedikitnya ada 2.723 siswa yang sudah menempuh pembekalan awal yang dilakukan dengan “menggembleng” mental mereka di Pantai Ngliyep Malang. Pembekalan melalui diklat yang bernama “Masa Dasar Pembentukan Karakter Taruna” dengan ditangani hampir 400 pelatih dari Korps Marinir TNI AL. Peserta diklat yang terdiri dari taruna sekolah perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian itu dididik selama satu bulan sebelum masuk kampus masing-masing.

Program seperti ini memberi banyak manfaat karena usai mengikuti diklat tersebut, para siswa yang akan masuk kampus sudah banyak berubah. Mereka menjadi orang yang berbeda dan tidak lagi seperti lulusan SMA yang tingkah lakunya masih kekanakan. Selama diklat di Malang itu, semua siswa menjalani hidup dengan disiplin tinggi dan dibiasakan tinggal bersama orang lain. Mereka akan mempunyai rasa kepedulian yang lebih dibandingkan masa sebelumnya.

Metode ini terbukti efektif, karena mungkin sebelumnya para siswa yang lulus tes sekolah perhubungan tersebut tidak pernah hidup kolektif seperti itu. Umumnya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih terbiasa nyaman tinggal bersama orang tuanya di rumah. Namun, sejak itu tidak lagi.  Proses pembentukan karakter siswa menurut Wahyu Satria Utomo, diarahkan pada empat hal utama.

Pertama, mengarahkan siswa atau taruna agar mampu mendidik dirinya sendiri. Ini dilakukan dengan mengatur hidup mereka sehari-hari. Termasuk bagaimana mengatur diri mereka sendiri, dari pagi bangun tidur hingga malam akan tidur lagi. Kedua, sejauh mana dia mampu berhubungan dengan orang lain dengan temannya. Ini  bisa dilihat dari sifat saling bantu membantu, pandangan tentang kebersamaan dan sejenisnya. Ketiga, sejauh mana mereka mampu berhubungan dengan tempat dia dididik itu. Termasuk disini hubungan dengan dosennya, bagaimana para taruna menghormati dan juga kebanggaan pada sekolahnya itu. Keempat, sejauh mana para siswa mampu berhungungan dengan Tuhan.  Empat komponen itulah yang menjadi parameter pendidikan yang mengutamakan pembentukan karakter di sekolah-sekolah perhubungan yang ada di bawah BPSDM Perhubungan.

Berkat metode itulah, notabene lulusan sekolah perhubungan bisa terserap semua ke dunia kerja. Tidak hanya di lingkungan kerja swasta, alumni STTD banyak yang menyebar menjadi PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot, sejumlah BUMN seperti PT KAI dan intansi pemerintah lainnya.

Penerimaan lulusan STTD Bekasi misalnya, kini mulai menjadi pegawai Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Penerimaan CPNS beberapa waktu lalu, merupakan bagian dari STTD menjalin kerja sama dengan beberapa Pemda. Sejumlah Pemerintahan Kabupaten/ Pemerintah Kota membutuhkan kemampuan para taruna program studi transportasi darat itu untuk mengisi formasi pegawai negeri yang ada di wilayahnya.

Kerjasama program tersebut merupakan terobosan STTD untuk mendidik taruna terbaik sekaligus bisa menyalurkan untuk bekerja di berbagai daerah di Tanah Air. Selain itu, juga bisa dilakukan sharing biaya pendidikan taruna antara Pemerintah melalui APBN dengan APBD di daerah masing-masing.

Diantara jurusan yang ada di STTD Bekasi, D IV Transportasi Darat, D III Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan D III Perkeretaapian, semua lulusan sebagian besar telah terserap ke dunia kerja sesuai bidang masing-masing.  Belum lagi dalam waktu dekat ini, Kementerian Perhubungan membutuhkan banyak tenaga perhubungan untuk memenuhi kebutuhan SDM perkeretaapian, SDM Perhubungan Darat, SDM Perhubungan Laut dan perhubungan Udara.

Kebijakan pemerintahan Jokowi –Jusuf Kalla yang mengembangkan semua moda transportasi di Tanah Air, menuntut kesiapan tenaga-tenaga teknis perhubungan di daerah. Seperti rencana pembangunan jalur rel di Sumatera (Trans Sumatera), Kalimantan (Trans Kalimantan) dan Sulawesi (Trans Sulawesi) serta pembangunan rel kereta api di Papua. “Semua pembangunan itu membutuhkan SDM perhubungan yang banyak. Belum lagi jika moda angkutan massal berbasis rel di kota-kota besar seperti Monorel di Jakarta dan Surabaya serta kota-kota besar lainnya di Indonesia, sudah beroperasi,” ujar Kepala BPSDM Perhubungan yang biasa disapa Tomi ini.

Demikian juga dengan pembangunan sejumlah pelabuhan-pelabuhan perintis, pembangunan jalur tol laut yang akan mengoperasikan lalulintas angkutan laut baik penumpang dan barang ke seluruh wilayah Indonesia. SDM bidang perhubungan laut tentu akan sangat dibutuhkan. Belum lagi pasar internasional yang besar. Para pelaut Indonesia cukup berperan di kapal-kapal asing dan peluang bekerja di luar negeri masih terbuka lebar. Belum lagi pasar dalam negeri yang tentu masih membutuhkan banyak pelaut yang handal. Semua meniscayakan kesempatan kerja yang terbuka lebar bagi para lulusan sekolah pelayaran di dalam negeri.

Sementara kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan Jembatan Timbagn dan Terminal tipe A di sejumlah daerah ke Pemerintah Pusat, menuntut jumlah SDM Perhubungan Darat yang besar pula. Potensi pasar tenaga kerja bagi sopir juga akan terbuka lebar. Kementerian Perhubungan melalui BPSDM akan menggelar program diklat kepada masyarakat umum untuk menjaring para sopir yang sesuai kebutuhan pasar. Para sopir yang telah menjalani diklat akan memperoleh sertifikat dan dengan sertifikat itu profesi mereka menjadi terangkat. Masyarakat tidak akan malu lagi dan justru bangga bahwa dengan kapasitas mereka yang telah teruji secara nasional, maka profesi sopir berkemampuan khusus akan banyak dicari perusahaan yang membutuhkan kompetensi tertentu. Seperti sopir truk yang mengangkut muatan bahan beracun dan berbahaya. Dengan sertifikat dari Pemerintah, maka para sopir   akan memperoleh banyak kemudahan dibandingkan dengan sopir yang tanpa sertifikat. Program ini menurut Tomi akan diikuti siapapun yang ingin menjadi sopir yang profesional.

Hal sama berkembang di sekolah-sekolah penerbangan. Saat ini jumlah lulusan sekolah penerbangan yang ada hampir seratus persen terserap dunia kerja. Besarnya jumlah kebutuhan pilot dan tenaga teknis dunia penerbangan menuntut persediaan SDM Penerbangan yang lebih besar lagi. Ini menunjukkan peluang pasar untuk tenaga profesi pilot dan teknisi angkutan udara lainnya masih terbuka lebar. Ini semua membutuhkan perhatian pemerintah agar bisa meningkatkan kapasitas sekolah-sekolah perhubungan yang ada. Setidaknya agar kualitas dan kuantitas jumlah lulusan yang dihasilkan bisa mencukupi  kebutuhan pasar penerbang domestik dan luar negeri.

 

Tingginya kebutuhan Tenaga Kerja Perhubungan

Kebutuhan tenaga kerja bidang perhubungan masih terus bertambah sesuai dengan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Tanah Air. Untuk memenuhi kebutuhan SDM pelaut misalnya, sekolah pelayaran yang ada masih belum bisa mengimbangi besarnya jumlah kebutuhan.

Oleh karena itu, pemerintah tengah menambah kapasitas jumlah kelas di sekolah-sekolah pelayaran yang ada di bawah BPSDM. Targetnya, setiap tahun bisa mencetak 3000 – 5000 pelaut di masa mendatang. Target tersebut tentu tidak mengabaikan standar kompetensi dan sertifikasi sekolah pelayaran yang bersangkutan.

Sekolah pelayaran di bawah BPSDM lanjut Tomi, memang sudah mendapatkan pengakuan dari IM0 (International Maritime Organization). Kepercayaan ini tak boleh lepas. Banyak lulusan sekolah pelayaran yang bekerja di kapal-kapal asing berkat sertifikat mereka yang diakui secara internasional itu.

Untuk itu pemerintah tetap bertekad mempertahankan kualitas dan mutu pendidikan yang ada dibawah Kementerian Perhubungan itu agar tetap mendapatkan pengakuan internasional meski merencanakan penambahan jumlah lulusan setiap tahunnya.

Kepala BPSDM mengungkapkan, jumlah pelaut Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan Philipina. Jumlah pelaut Indonesia sekarang hanya berkisar 500 ribu orang saja. Sementara Philipina bisa menghasilkan dua juta orang pelaut setiap tahunnya.  Indonesia baru bisa mempekerjakan sekitar 78-80 ribu pelaut di kapal-kapal laut dalam dan luar negeri sementara Philipina sudah mempekerjakan 400 ribu pelaut yang menyebar di Luar Negeri.   Padahal dari segi luas wilayah negara dan laut, Indonesia jauh lebih unggul. “Tapi mereka bisa itu karena pengembangan SDM perhubungan berkembang pesat. Sebagai negara maritim, skenario pembangunan kita akan mengarah kesana,” tuturnya.

Data Kementerian Perhubungan mencatat kapal berbendera Indonesia sudah  mencapai 14 ribuan. Jikalau masing-masing kapal membutuhkan 2-3 kru saja, maka akan jumlah kebutuhan tenaga pelayaran untuk memenuhi kapal-kapal dalam negeri saja cukup banyak.

Untuk mengejar target jumlah pelaut, Kementerian Perhubungan mulai membuka diklat-diklat khusus atau short course-short course kepelayaran sesuai bidang teknis dasar yang dibutuhkan kapal. Strategi serupa sudah dilakukan Philipina sejak lama. Untuk bekerja di kapal, penduduk di sana cukup dibekali pengetahuan dasar saja, sembari magang kerja di kapal, dan mereka bisa menguasai ilmu pelayaran dari pengalaman langsung itu. Dari pengalaman kerja itulah mereka bisa menjadi pelaut. Cara seperti itu terbukti berhasil. Kapal-kapal asing sebenarnya lebih membutuhkan pengalaman pelaut daripada  sertifikat tanda kelulusan sekolah pelayaran,–meski hal itu tetap jadi pertimbangan.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang berminat menjadi pelaut, lanjut Tomi, sebenarnya cukup dibekali Basic Skill Training (BST) dulu. Setelah itu mereka terjun ke kapal dan  belajar langsung di kapal itu dan jika mereka membutuhkan peningkatan kapasitas, maka mereka bisa mengambil diklat tambahan terkait bidang yang diinginkannya. Dengan begitu, selain mereka memperoleh sertifikat pendukung dari sekolah perhubungan dalam negeri, para pelaut yang sudah terjun di kapal-kapal asing itu bisa memiliki kompetensi yang meningkat pula dengan sertifikat yang diperolehnya.

 

Pembukaan Diklat-diklat Pelayaran

Untuk memenuhi itu, Kementerian Perhubungan melalui BPSDM Perhubungan mulai menggalakkan kegiatan diklat-diklat khusus yang terkait dengan kemampuan dasar kepelayaran. Kementerian Perhubungan juga telah menlakukan MoU dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengadakan kegiatan BST itu di sekolah-sekolah pelayaran. Ini karena ada permintaan dari grup bisnis perkapalan dunia, Royal Carribean, untuk SDM perkapalan sebanyak 5.000 orang. Ribuan tenaga kerja tersebut nantinya akan bekerja di kapal pesiar menjadi house kepping, chef (juru masak) dan segala macam kebutuhan tenaga kerja.

BPSDM menyediakan tempat pelatihan BST tersebut di sejumlah sekolah pelayaran, seperti sekolah pelayaran di Lombok. Para peserta diklat akan memperoleh sertifikat BST sehingga dengan itu mereka bisa bekerja di Kapal-Kapal pesiar dengan jaminan kompetensi yang telah mereka peroleh. “Meskipun dia juru masak, dia harus punya sertifikat BST atau house kepping juga harus punya sertifikat serupa.”

Selain itu, Pemerintah tengah membuka dua sekolah pelayaran baru di Padang Pariaman dan Minahasa. Rencananya sekolah-sekolah baru itu bisa beroperasi penuh tahun depan. Pengembangan itu diharapkan bisa menambah kapasitas sekolah pelayaran yang sudah ada menjadi lebih besar dan lulusan yang dihasikan akan lebih banyak. Target pemerintah pada tahun-tahun mendatang, bisa dihasilkan 5000 pelaut setiap tahunnya. Sebuah target yang luar biasa.

Pembangunan sekolah pelayaran mulai diarahkan ke Kawasan Indonesia Timur (KTI). Sesuai PP No 51 Tahun 2012  Tentang SDM Transportasi sekolah-sekolah perhubungan harus merata di Tanah Air. Strategi ini merupakan langkah untuk mendekatkan sekolah-sekolah itu ke masyarakat. Segala fasilitas sekolah pelayaran di Indonesia Timur, baik di Sorong, Maluku, Barobong dan lain-lainnya, memiliki peralatan laboratorium yang sama, kapasitas dosen sama, dan kurikulum juga sama. Sehingga para siswa di Indonesia bagian timur tak perlu jauh-jauh mengenyam pendidikan di Jawa.

Minat pelaut di Indonesia sangat luar biasa. Kebutuhan SDM pelayaran di dunia internasional juga sangat besar. Data dari IMO menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dunia akan membutuhkan kurang lebih 83.000 orang pelaut. Ini karena minat masyarakat Eropa dan Amerika Serikat untuk menjadi pelaut mulai berkurang. Jika dulu profesi itu menjadi primadona di sana, namun kini tidak lagi. Masyarakat Eropa dan Amerika lebih menyukai profesi perkantoran dengan kultur berbeda dari pelaut. Pelaut tak dianggap pekerjaan yang bergengsi tapi justru yang berisiko.

Tak pelak, untuk mengisi kekosongan itu pelaut-pelaut dari negara-negara Asia dan Afrika mulai mendominasi. Kelebihan para pelaut negeri tetangga di Asia seperti dari China dan Philipina, adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Di negara-negara tersebut lebih banyak kursus-kursus BST dan terutama juga Bahasa Inggris.

 

Strategi Memperbanyak SDM Bidang Pelayaran

Oleh karena itu, mulai tahun ini BPSDM Perhubungan mengembangkan dua jalur dalam pendidikan yang seperti itu.Pertama, jalur pendidikan akademik. Melalui jalur ini para lulusan memperoleh sertifikat akademik yang akan digunakan untuk kerja di dunia pelayaran. Kedua melalui jalur diklat atau jalur pelatihan kerja. Ini sesuai dengan UU Tenaga Kerja yang membuka peluang adanya shortcourse-shortcourse yang bisa dilakukan selama 10 hari, satu bulan, atau tiga bulan dan sejenisnya.

Balai-balai yang ada di bawah BPSDM Perhubungan menyebar mulai Malahayati (Aceh), Barombong, hingga Sorong. Sementara ada tambahan dua sekolah perhubungan di Padang Pariaman dan Minahasa Selatan. Penambahan ini juga dilakukan di  Ambon dan NTT.  Balai-balai itu nanti dikhususkan untuk lulusan SMP. Mereka dilatih untuk tingkat lima sampai tingkat empat. Jadi mulai dari tingkat lima dulu baru bisa naik jenjang ke tingkat empat. Setelah dapat sertifikat tingkat lima, mereka sudah bisa langsung bekerja di kapal. Setelah mereka memiliki jam berlayar cukup, maka bisa mendaftarkan diri lagi untuk mengikuti jenjang selanjutnya. Ini karena setiap kenaik tingkat mensyaratkan ketentuan jam berlayar yang cukup. “Bagi lulusan sekolah lima, para siswa bisa memperoleh tempat kerja, tapi untuk naik ke tingkat empat maka mereka harus ada pengalaman berlayar dulu. Begitu seterusnya hingga tingkat dua. Jadi jika dia sudah NT1 berarti dia sudah punya pengalaman diatas 10 tahun di kapal.”

Semua sekolah pelayaran di bawah BPSDM Perhubungan sudah mendapatkan pengakuan secara  internasional. Setiap tahun sekolah-sekolah itu sudah melalui proses audit dari lembaga internasional seperti IMO (Internatinal Maritime Organisation). Untuk saat ini, sekolah-sekolah di dalam negeri tersebut masih bisa mempertahankan white list International itu. Akan tetapi jika nanti hasil audit tidak memenuhi syarat sesuai standar internasional tersebut, maka bisa langsung dicoret dari daftar white list.  Untuk itu pemerintah terus berupaya agar sekolah-sekolah perhubungan yang ada di bawah BPSDM harus dijaga untuk dapat mempertahankan pengakuan Internasional.

Pun dengan sekolah-sekolah penerbangan nasional. Proses audit juga sudah dilakukan di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Tangerah, ATKP Surabaya, dan juga yang ada di Makasar. Semua telah memperoleh sertifikasi secara internasional. Sekolah-sekolah itu harus mengikuti CASR (Civil AviationSafety Regulation).

Semua persyaratan telah terpenuhi dan bahkan untuk mencapai target pelayanan yang lebih baik di masa depan, sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Dengan BLU, maka kendala minimnya tenaga dosen untuk bidang teknis bisa teratasi. Dengan kebijakan merasionalisasi manajemen menjadi BLU, maka manajemen sekolah yang bersangkutan bisa mengangkat tenaga ahli sendiri dan tidak harus dari pegawai negeri. Inilah solusi agar  jumlah tenaga pendidik di sekolah-sekolah penerbangan maupun pelayaran bisa terpenuhi sesuai harapan.

Selama ini, tantangan sekolah-sekolah tersebut diakui Tomi, datang dari jumlah tenaga pendidik yang masih kurang. Untuk mencetak lulusan penerbang dan pelaut yang besar, tentu membutuhkan SDM dosen yang besar pula. Pun dengan kapasitas peralatan penunjang pendidikan, juga mampu melayani besarnya jumlah taruna yang akan belajar disitu. Dengan kebijakan penambahan sekolah-sekolah pelayaran baru dan juga perubahan status sekolah perhubungan dari UPT menjadi BLU, maka target pemerintah mencetak pelaut dan penerbang yang handal dalam jumlah besar di masa datang, bisa terpenuhi.

 

Penulis : M. Nur Cholis

Editor   : Muhammad Pamungkas

Dimuat : Majalah Transmedia

Bagikan berita ini :

Related posts

Leave a Comment