Reportase 

Mewujudkan Konektivitas Melalui Udara

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk membangun subsektor transportasi udara sesuai dengan konsep Nawacita Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Sesuai dengan pembangunan Nawacita, Kementerian Perhubungan memprioritaskan pembangunan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas transportasi udara pada kawasan pinggiran, terisolasi, terluar dan perbatasan.

Dengan adanya peningkatan kapasitas bandara, diharapkan konektivitas nasional dapat terwujud. Konektivitas  di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari ujung barat hingga timur, utara hingga ke selatan, akan menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di seluruh negeri. Strategi itulah yang kini tengah dijalankan Kementerian Perhubungan yang menjadikan transportasi udara menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan konektivitas nasional.

Dalam kerangka mengembangkan kolektivitas, pemerintah terus melanjutkan pembangunan bandara-bandara yang ada di sejumlah daerah. Pembangunan dengan peningkatan pelayanan terminal maupun peningkatan kapasitas landasan pacu membutuhkan dukungan semua pihak baik dari regulator (pemerintah), operator penerbangan, pelaku usaha transportasi maupun masyarakat.

Peran mereka menentukan kelanjutan pembangunan yang tengah dijalankan. Kesiapan menggandeng BUMN maupun investor swasta untuk investasi bidang infrastruktur, dapat mengurangi beban APBN yang terbatas. Peran operator penerbangan (perusahaan maskapai) dan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan udara, turut menentukan keberhasilan implementasi aturan keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi. Semua pihak mesti bersatu agar dunia penerbangan nasional bisa tumbuh dan berkembang sesuai harapan.

Dalam pembangunan subsektor transportasi udara, Kemenhub menetapkan beberapa prioritas yang dilandasi tekad untuk memajukan sektor penerbangan sipil di Indonesia yang mengacu pada UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta standar ICAO. Adapun prioritas tersebut mencakup pelaksanaan pembangunan dan pengembangan bandara strategis, pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan, peningkatan keandalan operasional keselamatan penerbangan, serta peningkatan layanan kebandarudaraan.

Berdasarkan KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Indonesia memiliki 233 bandara umum yang terdiri dari 29 bandara internasional dan 204 bandara domestik. Dari 233 bandara tersebut, 208 bandara dikelola dan dioperasikan oleh Pemerintah dan 25 bandara lainnya dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan II.

Pada 2015 – 2016, Kementerian Perhubungan melanjutkan pembangunan 15 bandara. Sebanyak 5 bandara telah diresmikan dan dioperasikan pada 2016 ini, sedangkan sisanya akan dilanjutkan pada 2017 hingga 2019 sesuai Renstra Kemenhub 2015 – 2019.

Salah satu bandara yang telah diresmikan olehPresiden RI Joko Widodo adalah pengoperasian terminal baru Bandara Ranai, Natuna, pada awal Oktober 2016 lalu. Peresmian ini sebagai wujud implementasi program Nawacita untuk membangun Indonesia dengan memperkuat konektivitas di wilayah utara Indonesia khususnya di perbatasan Kepulauan Riau.

Kementerian Perhubungan telah melakukan peningkatan kapasitas jumlah penumpang di Bandara Ranai dengan mengembangkan terminal baru dengan luas 3.868 m2 yang dapat menampung calon penumpang sebanyak 385 orang.

Bandar Udara Ranai merupakan Bandar Udara Enclave Sipil yang berfungsi sebagai bandara pengumpan penerbangan domestik. Selain peresmian Bandara Ranai di Kepulauan Natuna, Presiden RI juga meresmikan Bandara Miangas, Wamena, Labuan Bajo dan beberapa bandara lainnya di Papua. Termasuk peresmian Bandara Nop Goliat Dekai di Yahukimo, Papua. Dengan telah selesainya pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, upaya mewujudkan konektivitas Papua semakin cepat. Pemerintah menetapkan bandara di wilayah tengah Papua ini menjadi salah satu titik pendistribusian logistik baru selain Wamena dan Jayapura.

 

Pengembangan Konektivitas Melalui Udara

Upaya pemerintah menciptakan konektivitas nasional dilakukan dengan pengintegrasian angkutan udara dengan angkutan laut. Kementerian Perhubungan telah menetapkan dua wilayah di Papua sebagai titik pengintegrasian kedua moda angkutan ini. Pengembangan konektivitas yang dicanangkan di pelabuhan dan bandara di Timika (Papua Barat) dan Jayapura (Papua) tersebut, diharapkan bisa memperlancar pendistribusian logistik hingga ke wilayah pedalaman.

Disamping mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas), pembangunan infrastruktur perhubungan udara diharapkan bisa menunjang pemasaran komoditas lokal, menarik investasi dan mendukung sektor pariwisata. Pengembangan terminal Bandara Komodo di Labuan Bajo (NTT) banyak mempengaruhi peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.

Tak hanya mendukung sektor pariwisata, terbukanya akses dan konektivitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendorong pembangunan wilayah-wilayah terpencil. Dengan demikian, penyebaran penduduk, pembangunan, serta distribusi ekonomi dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia.

 

Penulis : M. Nur Cholis

Editor   : Muhammad Pamungkas

Dimuat : Majalah Transmedia

Bagikan berita ini :

Related posts

Leave a Comment