Hijau 

Pajak Emisi Gas Buang

Keberadaan polusi yang semakin meninggi menjadi tantangan tersendiri untuk mencari solusinya. Salah satu solusi yang digagas oleh salah seorang anak bangsa Joko Tri Haryanto adalah akan ada pembayaran pajak emisi gas buang.

Polusi yang beredar sudah berada ditingkat yang jauh melebihi standar internasional. Namun hal itu seperti tidak kita sadari bahwa polusi berada di sekitaran kita.  Kemudian, selama ini kita juga telah menghirup udara yang mengandung benda-benda partikulat atau partikel-partikel kecil pencemar udara yang sangat tinggi. Kini perihal polusi bukan hanya persoalan perubahan iklim tapi juga perihal terancamnya manusia pada tingkat yang memprihatinkan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh WHO, banyak kota-kota besar di dunia, termasuk di Indonesia yang memiliki tingkat polusi Particulate Matter (PM10) rata-rata per tahun yang jauh melebihi batas aman yang telah ditetapkan organisasi kesehatan dunia ini.

 

Ide Pajak Emisi Gas Buang

Hingga saat ini, penerapan standar pengaturan emisi gas buang sebagai prasyarat di dalam perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya memang sudah berjalan. Bahkan persyaratan mengenai emisi gas buang sudah menjadi aturan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan tersebut mengatakan dalam Pasal 64 paragraf 1, bahwa emisi gas buang menjadi persyaratan laik jalan kendaraan bermotor dan pada Pasal 65 juga menyebutkan bahwa emisi kendaraan bermotor harus diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan kendaraan bermotor serta wajib tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan. Penetapan ambang batas tersebut diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Dari peraturan ini munculah ide untuk pengenaan pajak emisi gas buang dari Joko Tri Haryanto seorang pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. Hal ini ditinjau berdasarkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pengelolaan emisi gas buang. Untuk itu pengkajian yang lebih mendalam mengenai kemungkinan pengenaan pajak emisi gas buang setiap tahunnya dan berbarengan dengan pengenaan PKB.

Adanya pengenaan pajak emisi gas buang tetap tidak akan menghilangkan kewajiban pembayaran berbagai jenis PKB lainnya, namun ada sedikit penyesuaian di dalam sistem pemungutannya. Pajak emisi gas buang tersebut nantinya akan mengadopsi mekanisme insentif dan dis-insentif pajak. Selain itu akan ada ketentuan-ketentuan kendaraan dengan emisi dari yang rendah hingga yang paling tinggi.

Untuk kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas emisi gas buang akan dikenakan tarif pajak progresif, sebaliknya untuk kendaraan bermotor yang mampu mengelola emisi gas buang di bawah ambang batas akan memperoleh keringanan tarif pajak. Pajak emisi gas buang tersebut nantinya akan dikenakan oleh Pemda dan dikelola oleh Provinsi, berbarengan dengan pengenaan PKB di dalam STNK pemilik kendaraan bermotor.

Hasil dari pajak emisi gas buang kendaraan bermotor ini hendaknya dikembalikan lagi kepada pembangunan infrastruktur jalan, pemeliharaan jalan, infrastruktur transportasi umum, pengembangan bahan bakar alternatif, pengujian emisi serta upaya perbaikan kualitas udara yang tercemar. Maka jika ditemukan Pemda yang tidak menaati aturan penggunaan dapat dikenakan sanksi dan hukuman misalnya tidak mendapatkan alokasi dana untuk periode selanjutnya.

 

Belajar dari Negara Kangguru

Terkait ide tersebut, Indonesia dapat belajar dari Australia yang sudah terlebih dahulu menerapkan mekanisme pajak emisi gas buang. Meskipun awalnya menuai banyak protes khususnya dari para oposisi dan industriawan, pajak itu akan dikenakan pada polusi yang dihasilkan oleh korporasi. Sekitar 350 perusahaan ‘produsen’ polusi utama harus membayar sebesar 23 dolar Australia atau setara Rp 220 ribu untuk setiap ton karbon yang mereka hasilkan. Sebagai gambaran, Australia sendiri merupakan salah satu negara produsen polusi per kapita terparah di dunia.

Dari skema tersebut, Pemerintah Australia berharap pada 2020, polusi karbon Australia setidaknya akan berkurang 159 juta ton/tahun dibandingkan dengan jika skema tidak diterapkan. Pengurangan polusi ini sama dengan melenyapkan sekitar 45 juta mobil dari jalanan. Rencananya, setelah 3 tahun berjalan, akan ada transisi dari pajak karbon ke skema perdagangan emisi berbasis pasar.

Untuk tujuan perbaikan bersama di seluruh kota-kota besar di Indonesia yang kita cintai, ide yang digagas oleh Joko memang masih diperdebatkan karena membutuhkan kesempurnaan secara menyeluruh sebelum diterapkan. Namun ini membuktikan bahwa semuanya harus bermuara pada satu tujuan bersama menciptakan transportasi Indonesia yang sehat dan bersahabat.

 

Penulis : Novita Puspa

Editor   : Muhammad Pamungkas

 

Bagikan berita ini :

Related posts

Leave a Comment