Reportase 

Peran Perlintasan Sebidang Bagi Keselamatan KA

 Tantangan utama keselamatan perkeretaapian notabene ada di perlintasan sebidang. Masyarakat pengguna jalan yang melintasi jalur rel kereta api sering melanggar peraturan dan ketentuan pembangunan fly over ataupun underpass sering diabaikan. Kondisi tanah sekitar rel kereta api kadang kurang mendapat perhatian. Pembangunan perumahan tanpa ditunjang oleh drainase yang baik, menyebabkan potensi terjadinya tanah longsor di jalur rel. Perlu koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perkeretaapian nasional.

Keselamatan perjalanan kereta api (KA) memang tidak bisa hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Kementerian Perhubungan saja. Akan tetapi juga oleh peraturan perundang-undangan yang ada di wilayah Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan masyarakat. Dalam pengalaman di lapangan menunjukkan peran pemerintah daerah ikut  mempengaruhi keselamatan transportasi karena jalur lintasan KA berada di wilayah mereka.

Kerjasama antara pemerintah daerah, PT KAI dan instansi terkait diharapkan bisa memberi jaminan  keselamatan dunia perkeretaapian. Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjaga rel kereta di wilayahnya, menunjukkan bahwa peran mereka bagi keselamatan transportasi kereta amat penting. Pemerintah daerah juga yang berperan membantu kelancaran lalulintas kereta api khususnya di titik-titik perlintasan sebidang yang menyebar di tiap-tiap persimpangan jalan raya.

Salah satu contoh, kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan infrastruktur jalur kereta api adalah pemberian ijin kepada kontraktor pembangunan untuk pengembangan kawasan perumahan. Beberapa kawasan perumahan yang melintasi jalur rel kereta api, kadang tidak dilengkapi dengan jalur jalan underpass (UP) atau flyover (FO).

Munculnya ribuan perlintasan sebidang, yang sebagian liar, merupakan kebijakan Pemkab/Pemkot  yang banyak yang memberikan izin pengembangan daerah tanpa mewajibkan kontraktor atau pemilik proyek untuk membangun dua fasilitas untuk keselamatan itu.

Hal ini mengakibatkan aspek keselamatan masyarakat yang melintasi rel kereta api, menjadi terabaikan. Padahal berdasarkan UU Nomor 23/2007 tentang perkeretaapian,  disitu disebutkan tugas dan tanggungjawab Pemkab/Pemkot setempat untuk mengatur dan menjaga rel kereta yang ada di wilayahnya.

 

Ancaman Lokal Keselamatan Kereta Api

Pemkot juga memiliki tanggungjawab untuk menjaga kawasan sekitar jalur rel kereta itu aman dan bebas dari ancaman keselamatan. Salah satunya bentuk potensi ancaman  adalah kemungkinan terjadinya tanah longsor. Banyak kasus longsornya tanah lebih disebabkan oleh adanya perubahan peruntukan tanah di seputar rel KA yang kurang mendapat perhatian.

Masyarakat lokal sering mengabaikan dampak buruk pembangunan perumahan maupun infrastruktur lain yang berdampak pada jalur kereta. Mereka membangun rumah, kebun, pabrik, kandang ternak dan sebagainya tanpa menyiapkan drainase yang baik. Akibatnya, air hujan tidak lagi mampu diserap tanah karena adanya bangunan tersebut. Air langsung mengalir deras ke arah rel sehingga terjadilah penggerusan tanah dan berpotensi longsor di jalur KA tersebut.

Demi keselamatan perjalanan KA, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan seluruh Pemkab/Pemkot serta instansi terkait mutlak dilakukan. Perlu kesepakatan terkait dengan pengembangan daerah yang harus melintasi rel KA. Ini untuk menjaga agar rel KA tetap steril dan lebih diutamakan daripada proyek perumahan. UU melindungi keberadaan jalur lintas kereta api dan siapapun harus melindunginya dari ancaman keamanan. Pemda harus segera membuat underpass (UP) atau fly over (FO) untuk menata perlintasan di jalur padat dan rawan macet. Bagi jalur yang tidak padat maka harus membuat palang perlintasan KA yang dijaga oleh petugas dan digaji oleh Pemda bukan PT KAI. Tanggungjawab itu juga diatur dalam UU.

Pengalihan lahan khususnya di jalur KA dan stasiun harus diatur ketat oleh Pemkab/Pemkot. Pemerintah daerah mesti memastikan perubahan tata guna lahan dan membangun saluran air yang baik. Saluran tidak bisa diarahkan dan dibuang ke jalur KA maupun stasiun.

Banyak stasiun mengalami kebanjiran saat musim penghujan, lantaran saluran air dari kampung-kampung sekitarnya mengarah kesitu. Semua bisa terjadi karena adanya kebebasan pemerintah daerah setempat yang  memberikan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tanpa memperhitungkan aspek drainase dan keamanan bagi jalur kereta api.

Keselamatan perjalanan KA memang tidak semata tanggungjawab PT KAI semata. Pemerintah terus melakukan sosialisasi berkaitan aspek keselamatan ini kepada operator termasuk masinis dan petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA). Rel KA sudah ada sebelum wilayah perkotaan dan pedesaaan di Jawa dan Sumatera berkembang. Jadi semua pengembangan wilayah jangan mengorbankan jaringan KA yang keberadaannya khusus dilindungi oleh UU.

 

Sosialisasi Keselamatan Kepada Operator

Sosialisasi kepada para masinis dan PPKA dilakukan agar mereka mengutamakan keselamatan dalam tugasnya. Ketentuan terkait keselamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Disitu juga diatur pasal-pasal pidana bagi yang melakukan pelanggaran.

Memang sulit mencapai target Zero Accident sebagaimana tujuan transportasi. Akan tetapi, upaya meminimalisasi insiden kecelakaan terus dilakukan dengan pembinaan Keselamatan Perkeretaapian kepada para operator. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman keselamatan dan ancaman bagi kelalaian kepada operator.

Dengan adanya pembinaan secara intensif, kelaikan prasarana dan sarana serta peningkatan kompetensi SDM diharapkan dapat menekan angka kecelakaan selama ini. Ini lantaran menurut Hermanto, penyebab terbesar terjadinya kecelakaan di perkeretaapian saat ini masih terkait masalah SDM.

Terhitung sejak tahun 2009, telah dilakukan pemutihan dan penyegaran guna mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan “human error” kepada masinis dan PPKA di seluruh Indonesia. Sudah ada banyak masinis dan PPKA yang mendapatkan sertifikat kelaikan. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah menjaga kompetensi petugas perkeretaapian agar perjalanan kereta api bisa lancar, selamat, aman dan nyaman.

Menyikapi tingginya prosentase insiden di perlintasan sebidang kereta api, Pengamat Transportasi dari MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Djoko Setijowarno, memang harus ada upaya tegas dari Pemda untuk menutup perlintasan sebidang seperti itu.

Bila tidak ada anggaran untuk membangun fasilitas pendukung keselamatan transportasi di perlintasan sebidang, maka harusnya pemerintah daerah mengusulkan ke pemerintah pusat agar dilakukan pembangunan fly over dan underpass itu. Hingga kini Ditjen Perkeretaapian masih melakukan sosialisasi terkait hal ini. Hanya saja, masyarakat sering “memaksa” menggunakan perlintasan itu dan tidak menaati aturan. Inilah yang mengakibatkan tingkat insiden kecelakaan di perlindasan sebidang masih sering terjadi.

 

Penulis : M. Nur Cholis

Editor   : Muhammad Pamungkas

Dimuat : Majalah Transmedia

Bagikan berita ini :

Related posts

Leave a Comment