Reportase 

Revisi PP 79 Tahun 2010 Untuk Gairahkan Eksplorasi

Melakukan produksi minyak bumi dan gas (migas) dengan kondisi cadangan migas yang ada  seperti saat ini, akan menghasilkan grafik produksi yang terus turun, dari tahun ke tahun. Melemahnya kegiatan eksplorasi menjadi inti dari permasalahan itu, dan harus dicari solusinya.

 

Revisi PP 79 Tahun 2010

Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja dalam diskusi dengan media (9/9) menyatakan bahwa harus ada terobosan mengatasi hasil produksi migas yang terus turun tersebut. “Terobosannya adalah perbaikan regulasi sehingga dapat membuat industri migas di tanah air menjadi menarik (attractive)” Ujar Wirat.

Perbaikan regulasi yang dimaksud adalah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010, yang berisi tentang: Biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Wirat menjelaskan dilakukannya revisi terhadap PP itu bukan berarti PP tersebut jelek atau tidak bagus. “PP lama tersebut berlaku pada saat harga minyak bumi tinggi. Namun kini harga minyak bumi rendah. Jadi peraturan harus menyesuaikan kondisi” terangnya.

 

Eksplorasi Masif

Produksi migas akan meningkat dengan naiknya cadangan migas. Sementara cadangan migas akan bertambah apabila eksplorasi ditingkatkan. Oleh karena itu melihat kondisi cadangan migas saat ini, maka kegiatan eksplorasi menurut Wirat harus dibuat secara masif.

Apabila kegiatan eksplorasi tidak dilakukan secara massif, dan tidak pula terdapat terobosan baru, maka menurut Wirat produksi migas pada tahun 2050 hanya menyisakan 70 ribu barel. Di sisi lain dengan terus melajunya pertumbuhan penduduk, konsumsi masyarakat  terhadap bahan bakar minyak pada tahun tersebut sudah sangat tinggi. “Pertumbuhan kebutuhan migas 3-4 % per tahun. Sehingga diperkirakan kita akan menjadi importir migas yang sangat besar” ungkap Wirat. Salah satu langkah yang harus dilakukan disini untuk mengatasinya adalah merevisi PP 79.

Pokok pokok Perubahan PP 79 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

  1. Perpajakan dan Biaya Operasi
    • Pemberian Insentif pada usaha hulu migas
    • Penegasan pembelakuan prinsip Block Basis pada kegiatan hulu migas
    • Perubahan terhadap biaya yang tidak dapat dikembalikan dan biaya yang dapat dikembalikan
    • Mengedepankan ketentuan kontrak kerja sama sebagai dasar dalam penyelesaian perhitungan perpajakan kegiatan usaha hulu migas (reposisi kewenangan Ditjen Pajak)
  2. Pengaturan insentif pada kegiatan usaha hulu migas yang tidak terbatas pada invesment credit saja namun dapat meliputi antara lain imbalan DMO fee deperesiasi dipercepat dan tax holiday
  3. Kepastian Hukum

ketentuan – ketentuan pada kontrak kerja sama yang telah ditandatangani, sebelum berlakunya rancangan perubahan PP 79/2010 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak kerja sama tersebut.

Wirat menyatakan bahwa revisi PP 79 sebenarnya tidak harus berpatokan kepada harga minyak rendah seperti sekarang ini. Seandainya harga minyak naik lagi itu pun harus dipertimbangkan. Alasannya pada saat harga minyak turun, maka para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) harus mendapat insentif. Sebaliknya pada saat harga minyak tinggi giliran pemerintah yang mendapat insentif.”Maka revisinya harus fleksibel” ujar Wirat.

 

Gairahkan Eksplorasi

Dengan direvisinya PP 79 / 2010 nanti, diharapkan akan menggairahkan kegiatan eksplorasi yang sedang melambat, sekaligus mengundang ketertarikan para investor baru. Dengan demikian akan dapat mendorong ditemukannya cadangan migas baru.

Sebenarnya potensi sumur migas Indonesia masih sangat besar, Wirat menyampaikan bahwa menurut para ahli geologi cekungan di Indonesia itu sangat potensial, “Kandungan hidrokarbonnya tinggi. Hidrokarbon itu bisa berarti gas bisa berarti pula minyak. Tapi memang harus dieksplorasi” kata Wirat.

Melihat jumlah Wilayah Kerja (WK) yang ada di tanah air, menurut Wirat sebenarnya masih sangat sedikit dibanding dengan sangat besarnya potensi sumur migas yang bisa dieksplorasi. “Wilayah yang sangat luas, yang belum terdapat WK itu sebagian besar merupakan wilayah laut dalam“ jelas Wirat.

 

Penulis : M. Nurfitrianto

Editor   : Muhammad Pamungkas

Dimuat : Website SKK Migas

Bagikan berita ini :

Related posts

Leave a Comment